Tampilan SIMAYA (Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2) yang menampilkan laporan pembayaran berdasarkan Nomor Objek Pajak, nama wajib pajak, pokok pajak, denda, total pembayaran, tanggal, dan petugas. Foto: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamongan memasuki tahap digital melalui SIMAYA atau Sistem Informasi Pembayaran PBB. Inovasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini hadir untuk menjawab pengelolaan data pajak yang sebelumnya masih berjalan secara konvensional dan parsial. Kondisi tersebut membuat informasi mengenai wajib pajak, tagihan, pembayaran, hingga tunggakan tidak selalu tersaji secara spesifik dan mutakhir. Melalui SIMAYA, data pembayaran PBB-P2 mulai dihimpun dalam satu sistem yang lebih terorganisir dan mudah ditelusuri.
SIMAYA merupakan aplikasi berbasis website yang dirancang untuk membantu petugas pajak di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Sistem mengubah pola informasi pembayaran yang sebelumnya banyak disajikan secara kolektif menjadi data by name by address. Setiap pembayaran dapat ditelusuri melalui Nomor Objek Pajak, nama dan alamat wajib pajak, serta ID billing. Pengelolaan yang lebih rinci ini membantu meningkatkan kejelasan data sekaligus mengurangi ruang terjadinya kesalahan maupun penyelewengan pembayaran pajak.
Fitur SIMAYA tidak hanya mencatat transaksi pembayaran, tetapi juga menyediakan data luas bumi dan bangunan, rekap pajak, rekap setoran, tunggakan, serta denda. Pada sisi petugas, aplikasi menyediakan data ketetapan atau SPPT, perubahan data objek pajak, baku pajak, serta berbagai laporan ketetapan dan pembayaran. Seluruh informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau realisasi pembayaran secara lebih cepat dan sistematis. Dengan data yang lebih terstruktur, pengambilan keputusan dan evaluasi penerimaan pajak dapat dilakukan dengan dasar informasi yang lebih akurat.
Digitalisasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah. Pedoman teknis SIMAYA menyebut pengelolaan penerimaan pajak daerah pada periode 2021-2022 hanya bertambah sekitar 15 persen, sehingga diperlukan inovasi yang dapat mempercepat layanan dan meningkatkan efektivitas pemungutan. Melalui sistem yang terintegrasi, petugas dapat mengetahui status pembayaran dan tunggakan wajib pajak secara lebih cepat. Proses ini membantu pemerintah daerah memperkuat pengawasan sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
SIMAYA diluncurkan pada Februari 2023 oleh Bapenda Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Bank Jatim untuk mendukung digitalisasi perpajakan daerah. Sistem menggunakan ID billing yang dapat dibayarkan melalui kanal pembayaran yang telah ditunjuk. Bapenda juga menyediakan pilihan pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, internet banking, mobile banking, dompet digital, hingga kanal perdagangan elektronik. Kemudahan tersebut membuat proses pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan lebih praktis tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme konvensional.
Keamanan data menjadi bagian penting dalam penerapan SIMAYA karena akses aplikasi dibatasi menggunakan user dan password. Data wajib pajak hanya dapat diakses oleh pegawai yang berwenang di lingkungan Bapenda maupun petugas terkait di kecamatan. Pembatasan akses tersebut dirancang agar informasi wajib pajak tetap terlindungi sekaligus dapat digunakan secara efektif untuk pelayanan. Pada saat yang sama, sistem membantu mempercepat pencarian data yang sebelumnya membutuhkan proses manual lebih panjang.
Pedoman teknis mencatat bahwa mekanisme pelayanan SIMAYA dapat menghasilkan proses dalam waktu satu hari, sedangkan penciptaan inovasinya dirancang berlangsung sekitar satu hingga tiga bulan. Tahap pengembangan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, uji coba, peluncuran, monitoring, serta evaluasi. Kehadiran SIMAYA menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat kualitas data, pengawasan, dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah. Dengan pengembangan berkelanjutan, SIMAYA diharapkan menjadi salah satu fondasi pelayanan PBB-P2 yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi di Kabupaten Lamongan.
Sumber bahan: SIMAYA (Sistem Informasi Pembayaran PBB), Kabupaten Lamongan, 2023; serta laman resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.