SERUI — Bantuan bahan bangunan membutuhkan data yang tepat karena kebutuhan setiap rumah tidak selalu sama. Kesalahan jenis, jumlah, atau lokasi pengiriman dapat membuat bantuan terlambat digunakan dan menambah biaya distribusi. Di Kepulauan Yapen, persoalan tersebut bertemu dengan kondisi geografis kepulauan yang membuat akses antarpulau dan kampung tidak seragam. SIBARUMAS dikembangkan untuk membuat proses pendataan, penyimpanan, pengiriman, dan pelaporan dapat dipantau dalam satu sistem.
Proposal inovasi mencatat data penerima dan kebutuhan bahan bangunan sebelumnya belum sepenuhnya akurat, sementara pengelolaan stok dan distribusi masih membutuhkan pencatatan manual. Verifikasi lapangan dan laporan realisasi juga memakan waktu serta rentan terhadap kesalahan data. Masyarakat pada saat yang sama tidak selalu memperoleh informasi yang jelas mengenai kriteria, jadwal, dan jenis material yang akan diterima. Digitalisasi diarahkan untuk memperbaiki seluruh rantai tersebut, bukan hanya tahap penyaluran terakhir.
“Setiap bahan bangunan yang keluar dari gudang harus dapat ditelusuri sampai kepada penerima dan kebutuhan rumah yang menjadi sasarannya.”
Dari Data Penerima hingga Stok Gudang
Pendataan calon penerima dilakukan melalui aplikasi mobile yang terhubung dengan basis data pusat. Informasi dirancang untuk disandingkan dengan DTKS dan data kependudukan agar penerima dapat diverifikasi dan duplikasi dapat dicegah. Petugas juga mencatat kebutuhan material berdasarkan kondisi riil di lapangan sehingga jenis dan jumlah bantuan dapat disesuaikan. Langkah ini penting karena bantuan bahan bangunan tidak efektif jika paket yang dikirim tidak sesuai dengan kebutuhan rumah.
Manajemen gudang menjadi bagian berikutnya yang didigitalisasi. Stok bahan bangunan dapat dicatat dan dipantau secara real-time, menggantikan ketergantungan pada buku gudang manual. Petugas dapat mengetahui ketersediaan material sebelum menyusun rencana distribusi. Informasi stok yang lebih cepat membantu pengadaan dan pengiriman dilakukan dengan perhitungan yang lebih terukur.
Geotagging dan optimasi rute dirancang untuk menjawab tantangan geografis Kabupaten Kepulauan Yapen. Lokasi penerima dapat dicatat secara lebih presisi sehingga perencanaan pengiriman tidak hanya bergantung pada alamat tertulis. Rute distribusi dapat disusun dengan mempertimbangkan lokasi, akses, dan kelompok penerima yang akan dilayani. Pendekatan tersebut diharapkan mengurangi perjalanan yang tidak efisien dan mempercepat material tiba di lokasi.
Setelah bantuan diterima, petugas melakukan verifikasi digital menggunakan foto, geotag, dan tanda tangan sebagai bukti realisasi. Mekanisme ini menggantikan berita acara kertas yang harus direkap kembali secara manual. Bukti lapangan dapat dikaitkan langsung dengan data penerima dan jenis material yang disalurkan. Jejak digital tersebut memperkuat pengawasan dari gudang hingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Transparansi untuk Bantuan Rumah Layak
SIBARUMAS juga menyiapkan dashboard dan fitur pencarian status bantuan berbasis NIK. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan bantuan tanpa harus berulang kali datang ke kantor dinas untuk meminta informasi. Keterbukaan tersebut membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pengelola program dan penerima. Transparansi juga memberi ruang pengawasan yang lebih luas terhadap penggunaan anggaran dan distribusi material.
Program bantuan perumahan pada umumnya membutuhkan verifikasi calon penerima dan kebutuhan perbaikan sebelum material digunakan. Pada program BSPS 2026, pemerintah pusat juga menempatkan verifikasi calon penerima serta pembelian bahan bangunan sebagai bagian penting pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Konteks tersebut menunjukkan pentingnya data kebutuhan material yang jelas dan proses distribusi yang dapat dipertanggungjawabkan. SIBARUMAS menerjemahkan kebutuhan serupa ke dalam pengelolaan bantuan bahan bangunan di tingkat daerah.
Proposal menargetkan akurasi data penerima dan kebutuhan bahan bangunan mencapai 90 persen dalam enam bulan setelah implementasi. Waktu rata-rata penyaluran ditargetkan berkurang hingga 95 persen dalam satu tahun melalui otomasi stok dan distribusi. Akses masyarakat terhadap portal transparansi serta kelengkapan laporan realisasi ditargetkan mencapai 100 persen. Target tersebut akan menjadi ukuran apakah digitalisasi benar-benar memperbaiki ketepatan dan kecepatan layanan.
Keberlanjutan sistem membutuhkan koordinasi Dinas Sosial dengan BPBD, Dinas PUPR, DPMK, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung. Petugas perlu dilatih menggunakan aplikasi, sementara pemeliharaan sistem dan keamanan data harus dilakukan secara rutin. Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai akurasi data, ketepatan material, waktu pengiriman, serta kepuasan penerima. Jika berjalan konsisten, SIBARUMAS dapat membuat bantuan bahan bangunan lebih tepat sasaran, lebih mudah diawasi, dan lebih sesuai dengan tantangan distribusi di wilayah kepulauan.