Kecamatan Pendopo mengubah pelayanan izin hajatan menjadi instrumen pencegahan gangguan keamanan melalui edukasi, komitmen tertulis, koordinasi lintas sektor, dan pemantauan kegiatan masyarakat.
Aparatur pemerintah dan unsur masyarakat di Kecamatan Pendopo dalam kegiatan bersama. SIJIMAT PRIMA dirancang untuk memperkuat pelayanan izin keramaian sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Foto: Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
EMPAT LAWANG — Pemerintah Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, menghadirkan SIJIMAT PRIMA sebagai inovasi pelayanan izin keramaian yang terintegrasi dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Inovasi ini menggabungkan proses administrasi, edukasi hukum, komitmen penyelenggara, serta koordinasi pengawasan terhadap risiko peredaran alkohol, narkoba, dan pesta malam.
Inovasi tersebut berangkat dari tingginya aktivitas sosial masyarakat Kecamatan Pendopo, mulai dari persedekahan, pernikahan, syukuran, hingga hajatan lain yang melibatkan banyak orang. Kegiatan semacam itu merupakan bagian dari kehidupan sosial, tetapi tetap memerlukan tata kelola agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
Pemerintah kecamatan mencatat adanya potensi kerawanan berupa pesta malam, hiburan muda-mudi yang tidak terkendali, serta peredaran minuman beralkohol dan narkoba dalam kegiatan keramaian. Karena itu, pelayanan izin tidak lagi ditempatkan sebagai urusan administratif semata, melainkan sebagai pintu awal pencegahan sebelum acara dilaksanakan.
| Izin keramaian tidak berhenti pada penerbitan surat. Penyelenggara juga dibangun komitmennya untuk menjaga acara tetap aman, tertib, dan bebas dari alkohol serta narkoba. |
Izin Bukan Sekadar Administrasi
SIJIMAT PRIMA merupakan akronim dari Sistem Izin Jemputan Masyarakat Aman, Tertib, dan Integratif dengan Manajemen Alkohol dan Narkoba yang Proaktif, Responsif, dan Inovatif untuk Masyarakat Aman dan Sejahtera. Sistem ini menggeser pola pelayanan yang sebelumnya statis menjadi pelayanan yang memadukan fasilitasi, edukasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat.
Setiap pemohon izin memperoleh penjelasan mengenai ketentuan keamanan sebelum rekomendasi keramaian diterbitkan. Penyelenggara juga menandatangani surat pernyataan sebagai komitmen untuk tidak menyediakan minuman beralkohol, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta mematuhi pembatasan pesta malam dan acara muda-mudi.
Komitmen tertulis tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Empat Lawang Nomor 300/SATPOL PP/2022 tentang peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui mekanisme ini, surat pernyataan tidak hanya menjadi pelengkap berkas, tetapi juga menjadi dasar tanggung jawab sosial penyelenggara terhadap keamanan acara dan lingkungan sekitarnya.
Pelayanan dilakukan melalui Kios Pelayanan Publik Kecamatan Pendopo. Alurnya dimulai dari penerimaan dan pemeriksaan berkas, verifikasi serta edukasi, penandatanganan pernyataan, penerbitan rekomendasi, koordinasi lapangan, hingga monitoring dan evaluasi kepatuhan setelah kegiatan selesai.
Koordinasi Lintas Sektor dan Respons Cepat
SIJIMAT PRIMA melibatkan Camat, Sekretaris Camat, Kasi Trantib, Kasi Tata Pemerintahan, petugas pelayanan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Koordinasi juga diarahkan dengan Polsek, Koramil, Satpol PP, dan Kantor Urusan Agama untuk memastikan informasi mengenai kegiatan keramaian diterima oleh pihak yang berkepentingan.
Setiap izin yang diterbitkan dimasukkan ke dalam daftar pemantauan wilayah. Apabila terdapat potensi kerawanan, tim dapat melakukan pendekatan persuasif sebelum kegiatan dimulai, sedangkan laporan masyarakat di lapangan ditindaklanjuti melalui jalur koordinasi yang lebih ringkas dan responsif.
Pendekatan tersebut mengutamakan pencegahan dan musyawarah. Surat pernyataan yang telah ditandatangani menjadi rujukan ketika petugas mengingatkan penyelenggara atau melakukan penertiban jika ditemukan penyimpangan dari komitmen yang telah disepakati.
Diuji Coba sebelum Diterapkan Penuh
Penyusunan SIJIMAT PRIMA dirancang melalui tahapan intensif selama empat minggu. Prosesnya meliputi analisis aturan dan masalah keamanan, pembentukan tim, penyusunan instrumen serta SOP, uji coba kepada sejumlah pemohon awal, legalisasi melalui keputusan camat, sosialisasi kepada desa, dan peluncuran pelayanan.
Uji coba digunakan untuk menilai kemudahan prosedur, pemahaman warga terhadap isi pernyataan, serta efektivitas koordinasi lapangan. Masukan dari pemohon dan pemangku kepentingan menjadi bahan perbaikan sebelum sistem dijalankan secara penuh dan dimasukkan ke dalam database pelayanan kecamatan.
Ke depan, SIJIMAT PRIMA disiapkan untuk dikembangkan menjadi layanan digital atau e-Sijimat agar akses masyarakat dan pelaporan lapangan semakin cepat. Pemerintah Kecamatan Pendopo juga merencanakan evaluasi berkala serta penguatan kemitraan dengan tokoh agama, tokoh adat, dan unsur keamanan agar pelayanan izin keramaian tetap selaras dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera.
Sumber: SIJIMAT PRIMA Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.