Tampilan digitalisasi layanan perpajakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang mendukung pengelolaan administrasi dan transaksi pajak secara elektronik. Foto: Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Pemkab Lamongan melalui Badan Pendapatan Daerah mendorong transformasi pelayanan pajak melalui BPHTB Online atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Online. Inovasi ini dikembangkan untuk menjawab proses pemungutan BPHTB yang sebelumnya masih menghadapi penelitian manual, pembayaran yang belum sepenuhnya daring, keterbatasan blanko SSPD BPHTB, serta proses yang belum terintegrasi. Digitalisasi tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mengurangi kesalahan perhitungan dalam mekanisme self-assessment dan memperkuat pengawasan transaksi pajak. Dengan sistem yang lebih modern, wajib pajak diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
BPHTB merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki peran dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Melalui BPHTB Online, proses administrasi yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan diarahkan ke dalam satu sistem pelayanan digital. Wajib pajak dapat memperoleh akses terhadap tahapan registrasi, perhitungan, pembayaran, pelaporan, hingga proses verifikasi dan validasi secara lebih terintegrasi. Perubahan ini membuat pelayanan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada alur manual yang membutuhkan waktu dan interaksi langsung lebih banyak.
Kebaruan utama e-BPHTB Online terletak pada integrasi layanan informasi dan registrasi, bank persepsi, serta penelitian dan validasi. Sistem mampu merekam berbagai transaksi yang terjadi dan dapat digunakan oleh beberapa operator dengan kewenangan menu atau fitur yang disesuaikan. Data transaksi kemudian dapat diolah menjadi laporan layanan informasi, pembayaran, dan legislasi sebagai instrumen kontrol serta monitoring. Rekam digital tersebut membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan secara preventif maupun korektif dan mengurangi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pemungutan BPHTB.
Integrasi pembayaran menjadi bagian penting dari inovasi karena sistem terhubung dengan bank persepsi untuk memfasilitasi transaksi wajib pajak. Setiap proses pembayaran dapat dicatat ke dalam basis data sehingga pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih terstruktur untuk melakukan pemantauan. Bagi wajib pajak, mekanisme ini dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan pengurusan yang sepenuhnya dilakukan secara manual. Bagi pemerintah daerah, pencatatan digital memberikan dukungan terhadap pengelolaan penerimaan yang lebih akurat dan akuntabel.
BPHTB Online juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih mudah diakses. Sistem digital didukung sosialisasi kepada wajib pajak dan petugas agar penggunaan aplikasi serta ketentuan perpajakan dapat dipahami dengan lebih baik. Kemudahan akses diharapkan mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pada akhirnya, peningkatan efisiensi dan kepatuhan tersebut diharapkan ikut mengoptimalkan penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Pengembangan e-BPHTB Online dilakukan secara bertahap melalui persiapan, peluncuran, penyempurnaan, dan sosialisasi. Tahap persiapan mencakup analisis kebutuhan, pengembangan sistem, dan uji coba awal sebelum sistem diterapkan secara bertahap untuk melihat stabilitas serta mengidentifikasi persoalan. Umpan balik pengguna kemudian menjadi dasar penyempurnaan fitur agar aplikasi semakin sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Pedoman teknis mencatat proses penciptaan inovasi dilakukan sekitar satu hingga tiga bulan, sedangkan mekanisme pelayanan inovasi dapat menghasilkan proses dalam waktu satu hari.
Digitalisasi BPHTB menjadi bagian dari upaya Bapenda Lamongan membangun tata kelola pendapatan daerah yang semakin berbasis teknologi. Pelayanan BPHTB sendiri mencakup pembayaran SSPD serta proses verifikasi dan validasi, sehingga integrasi sistem memiliki peran penting dalam menjaga ketepatan data dan kelancaran pelayanan. Pengembangan elektronifikasi BPHTB juga tetap menjadi perhatian Bapenda Lamongan sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Melalui BPHTB Online, pemerintah daerah berupaya menghadirkan ekosistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, responsif, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan untuk pembangunan daerah.
Sumber bahan: BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan) Online, Kabupaten Lamongan, 2023; serta informasi layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
