Pemerintah Kota Parepare kembali meluncurkan terobosan inovatif di bidang pelayanan publik dengan memperkenalkan SIPAKAINGA ADA (Sistem Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah). Inovasi ini dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai respons atas masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi daerah yang berlaku. Berbeda dari pendekatan konvensional, SIPAKAINGA ADA tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi lebih mengedepankan edukasi hukum melalui kegiatan interaktif langsung ke tengah masyarakat dan pelajar. Program ini terdiri dari dua kegiatan utama, yakni Green Light Patrol dan Satpol PP Go To School, yang dirancang untuk menjangkau publik secara proaktif dengan cara yang komunikatif dan mendidik. Dalam pelaksanaannya, aparat tidak lagi menunggu masyarakat datang untuk disosialisasi, melainkan justru hadir ke sekolah-sekolah dan titik keramaian membawa pesan hukum yang aplikatif dan mudah dipahami. Tujuan akhirnya adalah menanamkan pemahaman sejak dini serta mendorong keterlibatan aktif publik dalam menjaga ketertiban. Dengan inovasi ini, Parepare tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membentuk budaya hukum yang inklusif dan partisipatif.
SIPAKAINGA ADA menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi preventif. Melalui kegiatan Go To School, siswa SMP, SMA, dan SMK diberikan edukasi hukum dalam bentuk diskusi interaktif, simulasi, dan penjelasan tentang peraturan daerah yang relevan dengan kehidupan mereka. Sementara itu, program Green Light Patrol menyasar masyarakat umum di titik-titik padat aktivitas seperti lapangan, pasar, dan wilayah perkantoran untuk memberikan imbauan langsung yang berkaitan dengan potensi pelanggaran Perda dan Perkada. Edukasi yang diberikan pun tidak dilakukan secara monoton, melainkan dikemas dalam pendekatan komunikasi dua arah yang bersifat membangun dan persuasif. Di lapangan, petugas menggunakan mobil khusus patroli yang dilengkapi dengan perangkat audio-visual untuk memperkuat penyampaian pesan. Penyesuaian konten dengan karakteristik audiens menjadi kekuatan utama dari program ini. Hal ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar sampai dan mampu menggugah kesadaran hukum masyarakat.
Dasar hukum dari pelaksanaan inovasi SIPAKAINGA ADA sangat jelas dan kokoh, di antaranya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum serta Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 57 Tahun 2021 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Satpol PP. Kedua regulasi tersebut menjadi fondasi penting bagi penguatan fungsi Satpol PP tidak hanya sebagai penegak perda, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab membentuk masyarakat sadar hukum. Dalam konteks tersebut, SIPAKAINGA ADA hadir sebagai manifestasi nyata dari mandat peraturan yang tidak hanya ditafsirkan secara administratif, melainkan juga dimaknai sebagai kewajiban untuk mendidik dan membina masyarakat. Regulasi tersebut juga memberikan ruang legal bagi pendekatan edukatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Hal ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dan mitra dalam proses pembangunan daerah.
Permasalahan utama yang mendorong lahirnya inovasi ini adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi daerah. Satpol PP mencatat bahwa banyak pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan bukan karena niat melawan hukum, tetapi karena ketidaktahuan. Sayangnya, metode penyuluhan yang digunakan sebelumnya masih bersifat sentralistik dan tidak efektif menjangkau semua lapisan masyarakat. Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan di tempat dan waktu yang ditentukan sepihak, sehingga banyak warga yang tidak bisa ikut serta karena kesibukan atau keterbatasan akses. Akibatnya, terjadi kekosongan informasi yang menyebabkan pelanggaran terus berulang. SIPAKAINGA ADA menjawab persoalan ini dengan strategi jemput bola. Masyarakat tidak lagi dibebani kewajiban datang ke kantor, tetapi justru didatangi dengan pendekatan edukatif yang lebih fleksibel, relevan, dan mudah dipahami.
Isu strategis yang menjadi latar dari inovasi SIPAKAINGA ADA mencakup skala global, nasional, dan lokal. Secara global, program ini berkontribusi pada tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-11 dan 16 yang menekankan pada pembangunan kota yang aman dan damai. Secara nasional, inovasi ini menjawab tantangan lemahnya kepedulian dan ketaatan hukum masyarakat, yang tercermin dari masih tingginya tingkat pelanggaran aturan. Di tingkat lokal, inovasi ini menjadi solusi atas fenomena warga yang kerap berdalih tidak tahu atau tidak peduli terhadap Perda. SIPAKAINGA ADA dirancang untuk menjawab seluruh spektrum isu ini secara simultan, menyentuh akar masalahnya melalui pendekatan berbasis edukasi dan kedekatan sosial. Hal ini menjadikannya lebih dari sekadar program penyuluhan—tetapi sebagai gerakan pembudayaan hukum masyarakat.
Metode pembaruan yang diusung oleh SIPAKAINGA ADA membedakannya dari metode sosialisasi tradisional. Kegiatan sosialisasi kini tidak hanya bertumpu pada ruangan formal dan selebaran hukum, melainkan dilakukan langsung di ruang-ruang publik dan sekolah melalui mobil patroli edukatif. Mobil tersebut berfungsi sebagai sarana bergerak yang memungkinkan tim penyuluh menjangkau titik-titik strategis secara fleksibel. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan waktu atau tempat sebagai penghalang penerimaan informasi hukum. Di sekolah, pendekatan edukasi hukum tidak hanya dilakukan dengan ceramah, tetapi juga dikombinasikan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan pembahasan kasus fiktif yang relevan. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian yang kontekstual dan interaktif terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.
Keunggulan utama dari SIPAKAINGA ADA terletak pada kemampuannya menyesuaikan penyampaian pesan dengan kondisi lapangan dan profil audiens. Sosialisasi kepada siswa dilakukan dengan pendekatan psikologis remaja yang penuh energi dan ingin tahu, sementara untuk masyarakat umum menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Ini menjadi kunci dari efektivitas program. Terlebih lagi, kehadiran fisik Satpol PP di tengah masyarakat membangun kedekatan emosional dan menghilangkan kesan bahwa aparat hanya hadir untuk menindak. Justru dengan pendekatan ini, Satpol PP menunjukkan perannya sebagai pembina, pelindung, dan pengayom masyarakat. Dengan cara ini pula, masyarakat menjadi lebih terbuka untuk berdiskusi dan bertanya mengenai hal-hal yang sebelumnya mereka anggap tabu atau rumit dalam regulasi hukum daerah.
Tujuan utama dari inovasi SIPAKAINGA ADA adalah mendorong upaya preventif dalam penegakan Perda dan Perkada. Artinya, pelanggaran dicegah bahkan sebelum terjadi melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Dengan adanya pemahaman hukum sejak usia dini, khususnya di tingkat SMP dan SMA/SMK, diharapkan generasi muda tumbuh menjadi warga yang taat aturan dan peduli terhadap ketertiban umum. Program ini juga bertujuan menyebarluaskan informasi hukum secara masif namun terarah. Dengan dukungan metode yang terstruktur dan target audiens yang jelas, SIPAKAINGA ADA menjadi alat edukasi hukum yang bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membangun cara berpikir legal-minded dalam masyarakat. Ini menjadi pondasi penting bagi terbentuknya kota yang tertib, damai, dan berkeadilan.
Manfaat dari pelaksanaan inovasi ini mulai dirasakan secara nyata di lapangan. Salah satu indikatornya adalah penurunan jumlah pelanggaran berulang di beberapa lokasi sasaran, seperti area publik yang sebelumnya menjadi titik rawan pelanggaran. Tidak hanya itu, pelajar yang telah mengikuti program “Go To School” kini menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum dan kesadaran akan pentingnya menaati aturan. Guru-guru pun memberikan tanggapan positif, bahkan banyak sekolah yang mengajukan permohonan lanjutan agar program ini menjadi agenda rutin. Di masyarakat umum, respons terhadap Green Light Patrol sangat baik karena metode pendekatan komunikatif dan humanis yang digunakan. Inovasi ini mampu menciptakan ruang dialog antara aparat dan warga, mengikis sekat yang selama ini membatasi komunikasi dua arah.
Dampak jangka panjang dari SIPAKAINGA ADA sangat luas. Mulai dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, terciptanya iklim edukatif di ruang publik, hingga peningkatan citra Satpol PP sebagai pelindung masyarakat. Sekolah-sekolah kini tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga pusat pembentukan karakter hukum. Masyarakat pun mulai terbiasa melihat Satpol PP sebagai mitra sosial, bukan semata aparat penegak. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat mulai proaktif melaporkan indikasi pelanggaran hukum kepada petugas yang berpatroli. Ini menunjukkan tumbuhnya semangat gotong royong dalam menegakkan peraturan daerah secara bersama-sama. SIPAKAINGA ADA bukan hanya sebuah program, melainkan gerakan kesadaran hukum masyarakat Kota Parepare.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Parepare menargetkan perluasan cakupan SIPAKAINGA ADA ke seluruh wilayah kecamatan dan sekolah yang belum terjangkau. Di samping itu, akan dikembangkan pula sistem pelaporan digital dan dashboard pemantauan berbasis lokasi yang dapat diakses publik. Harapannya, pelibatan masyarakat dalam edukasi hukum akan semakin meningkat melalui pendekatan yang beragam dan kolaboratif. Program ini akan menjadi model inovatif bagi pemerintah daerah lain yang ingin membangun budaya hukum secara sistematis dan menyeluruh. SIPAKAINGA ADA telah membuktikan bahwa hukum bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami dan dijaga bersama. Kota Parepare pun bergerak mantap menuju kota yang inklusif, aman, dan berkeadaban hukum.