Kota Parepare kembali mencatatkan langkah progresif dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pembangunan melalui peluncuran inovasi digital bernama PANRITA, singkatan dari PelaporAN elektRonIk moniToring dan evaluAsi. Inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan klasik dalam pengelolaan laporan pembangunan daerah yang selama ini masih dilakukan secara manual dan tidak efisien. PANRITA dirancang oleh Bappeda Kota Parepare sejak tahun 2021 dan langsung diimplementasikan pada tahun yang sama dengan tujuan utama mengakselerasi efektivitas pelaporan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah. Kehadiran PANRITA menjadi angin segar dalam manajemen kinerja pemerintah daerah, karena mampu menyederhanakan proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi publik. Sistem ini juga memperkuat posisi Parepare dalam mendorong konsep Smart City, melalui pelaporan kinerja pembangunan yang terintegrasi secara digital. PANRITA tidak hanya menjadi platform pelaporan, tetapi juga menjadi alat bantu pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Inovasi ini menjawab kegelisahan birokrasi atas sistem pelaporan manual yang tidak mampu merespons kebutuhan data yang cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja. Dengan inovasi ini, paradigma monitoring dan evaluasi (monev) daerah pun bertransformasi menjadi lebih modern, responsif, dan efisien.
Sebelum hadirnya PANRITA, sistem pelaporan pembangunan daerah masih bersifat manual, di mana perangkat daerah harus menyusun laporan kinerja dalam bentuk cetak dan mengirimkannya secara fisik ke kantor Bappeda. Proses ini kerap menimbulkan penumpukan dokumen, keterlambatan pelaporan, dan kesulitan dalam melakukan koreksi atau revisi dokumen secara cepat. Hal ini membuat sistem monev menjadi lambat, tidak efisien, dan berisiko tinggi terhadap human error. Selain itu, koordinasi antar-OPD dalam menyusun laporan juga tidak seragam, menyebabkan inkonsistensi data dan lemahnya akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Data yang seharusnya menjadi landasan pengambilan keputusan justru tercecer dan sulit diakses secara real time. Kurangnya integrasi sistem pelaporan lintas OPD juga membuat evaluasi tahunan terhadap capaian RPJMD dan RKPD menjadi tidak maksimal. Realitas inilah yang mendorong lahirnya PANRITA sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik untuk sektor perencanaan pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan Google Spreadsheet dan satu pintu link akses, PANRITA menciptakan ekosistem pelaporan yang terbuka, praktis, dan terstandarisasi.
Secara regulatif, PANRITA memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 258 dan 274 UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan yang berbasis data dan informasi. PANRITA juga sejalan dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mendorong keterpaduan dan validitas data pembangunan. Implementasi PANRITA pun berpijak pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Inovasi ini membantu daerah dalam menyusun laporan kinerja secara terstruktur sesuai indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program kegiatan. Selain itu, PANRITA memungkinkan data pembangunan dapat diakses dan dipantau langsung oleh pihak terkait, termasuk Walikota, DPRD, dan masyarakat. Dengan demikian, PANRITA bukan hanya sistem pelaporan internal, tetapi juga instrumen pengawasan publik dan wujud keterbukaan informasi daerah.
Implementasi PANRITA dilakukan dalam beberapa tahapan strategis yang dimulai dari persiapan hingga pelaksanaan secara penuh. Pada tahap persiapan, Bappeda mengidentifikasi media digital yang akan digunakan, merancang format kertas kerja, serta menetapkan daftar operator dari masing-masing perangkat daerah. Link utama PANRITA dibagikan kepada seluruh perangkat daerah, dengan sistem penginputan yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja. Kemudian dilakukan sosialisasi internal untuk memperkenalkan cara kerja PANRITA serta pelatihan teknis singkat bagi operator agar proses penginputan berjalan optimal. Dalam tahap pelaksanaan, perangkat daerah secara rutin mengisi kertas kerja digital sesuai progres kegiatan masing-masing, sementara Bappeda melakukan asistensi dan validasi terhadap data yang masuk. Data yang telah diverifikasi digunakan untuk menyusun laporan triwulan kepada Walikota, serta sebagai dasar evaluasi RPJMD dan RKPD secara periodik. Dengan proses yang efisien dan dapat dimonitor secara real time, PANRITA berhasil menutup celah yang selama ini menjadi titik lemah dalam pelaporan pembangunan daerah.
Keunggulan utama dari PANRITA terletak pada kesederhanaan sistem dan kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai jenis pelaporan ke dalam satu pintu akses. Sistem ini berbasis Google Spreadsheet yang dapat diakses melalui tautan publik dan dikustomisasi sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Melalui laman https://linktr.ee/bappedapare, pengguna dapat memilih jenis pelaporan yang ingin diakses, mulai dari indikator makro daerah, monev kegiatan pembangunan, monev DAK fisik dan non fisik, hingga evaluasi TPB/SDGs dan pelaporan program Parepare Tanpa Stunting. Operator yang telah ditunjuk diberikan akses sebagai editor untuk mengisi kertas kerja, sementara pihak lain hanya diberi hak akses sebagai viewer. Dengan sistem seperti ini, laporan tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga mudah dimonitor, ditelusuri, dan diverifikasi. PANRITA juga menyediakan ruang interaksi antara Bappeda dan perangkat daerah dalam proses asistensi yang berjalan secara digital. Sistem ini terus dikembangkan, bahkan Bappeda telah menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Habibie untuk pengembangan platform aplikasi dengan fitur yang lebih lengkap. PANRITA pun menjadi wajah baru tata kelola perencanaan pembangunan berbasis digital di Kota Parepare.
Keberadaan PANRITA juga telah mengubah cara kerja perangkat daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pembangunan. Jika sebelumnya perangkat daerah harus mencetak laporan berkali-kali dan datang langsung ke kantor Bappeda, kini mereka cukup mengisi format digital yang tersedia kapan saja dan di mana saja. Hal ini menghemat waktu, tenaga, dan anggaran yang selama ini terbuang untuk proses distribusi dan dokumentasi manual. Bahkan, jika ada kesalahan dalam pengisian, operator bisa langsung mengoreksi tanpa perlu membuat dokumen baru. Penggunaan sistem elektronik ini juga mendukung prinsip green office karena mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Di sisi lain, Bappeda juga lebih mudah dalam memantau perkembangan laporan karena data masuk secara real time dan tersimpan dalam sistem berbasis cloud. Proses asistensi antarperangkat daerah pun menjadi lebih cepat karena tidak lagi bergantung pada jadwal tatap muka yang kaku. PANRITA telah menciptakan ekosistem pelaporan pembangunan yang lincah, hemat sumber daya, dan responsif terhadap dinamika lapangan.
Dari sisi pengawasan dan akuntabilitas, PANRITA menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi pembangunan daerah. Dengan memberikan akses terbatas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pimpinan OPD, inspektorat, dan kepala daerah, PANRITA mendorong keterbukaan data pembangunan. Tidak hanya mempermudah pengawasan internal, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab lebih besar dari setiap OPD dalam menyampaikan laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu. Jejak digital dari setiap perubahan dan penginputan data pun menjadi catatan yang tidak dapat dimanipulasi, menutup celah potensi penyimpangan. Bahkan, PANRITA memungkinkan evaluasi berbasis bukti karena data yang disajikan bersumber dari entri langsung oleh unit pelaksana kegiatan. Integrasi sistem ini juga memungkinkan sinkronisasi lintas sektor, sehingga laporan tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari evaluasi pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan transparansi yang tinggi, PANRITA memperkuat posisi pemerintah Kota Parepare sebagai institusi publik yang bertanggung jawab dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi ini menjawab harapan publik akan layanan birokrasi yang akurat, cepat, dan akuntabel.
Tujuan utama dari inovasi PANRITA adalah untuk menyederhanakan proses pelaporan pembangunan daerah melalui digitalisasi sistem pelaporan yang terstandar dan dapat diakses secara luas. Dengan sistem ini, perangkat daerah tidak lagi dibebani oleh proses pelaporan yang berulang dan tidak efisien. Operator cukup mengisi data sesuai format yang disediakan, dan sistem akan mencatat, menyimpan, serta menyediakan laporan yang dapat diakses kembali kapan saja. Tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas data pelaporan agar pengambilan keputusan pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Dalam jangka panjang, PANRITA dirancang untuk memperkuat koordinasi antar OPD dan meningkatkan budaya kerja yang berbasis data dan teknologi. Inovasi ini juga sejalan dengan arah transformasi digital nasional dan mendukung pengembangan sistem informasi daerah yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi sederhana namun efektif, PANRITA membuktikan bahwa birokrasi yang adaptif bukan hal yang mustahil. PANRITA adalah solusi konkret atas persoalan lama birokrasi yang lamban, tidak efisien, dan tidak adaptif.
Manfaat PANRITA dirasakan langsung oleh banyak pihak, mulai dari perangkat daerah, Bappeda, pimpinan daerah, hingga masyarakat umum. Bagi perangkat daerah, PANRITA sangat membantu dalam mengurangi beban kerja pelaporan karena tidak perlu lagi mencetak, mengirim, dan mengarsipkan dokumen secara fisik. Setiap perubahan data dapat dilakukan secara fleksibel dan cepat, serta langsung tersimpan dalam sistem tanpa harus membuat laporan baru. Bagi Bappeda, PANRITA menjadi alat bantu strategis dalam proses asistensi, evaluasi, dan pelaporan kepada pimpinan daerah secara terintegrasi. Bagi masyarakat, inovasi ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas karena informasi pembangunan dapat diakses kapan saja oleh pemangku kepentingan. PANRITA juga mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan dengan mengurangi limbah kertas dan mendukung efisiensi energi kerja. Tidak kalah penting, PANRITA juga mendorong terwujudnya budaya kerja kolaboratif dan inovatif antarsektor pemerintahan. Inovasi ini telah membawa birokrasi Parepare menuju era digitalisasi pelayanan publik yang partisipatif dan cerdas. Ke depan, PANRITA akan terus dikembangkan agar menjadi model nasional dalam pelaporan pembangunan daerah.
Sejak diterapkan, PANRITA telah menunjukkan hasil nyata yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas sistem pelaporan pembangunan daerah. Akurasi dan ketepatan waktu pelaporan meningkat drastis karena sistem memberikan notifikasi pengingat otomatis kepada setiap OPD. Keterlambatan pelaporan yang dulu menjadi persoalan klasik kini bisa ditekan hingga mendekati nol, karena sistem digital bersifat langsung dan terpantau. Transparansi dan akuntabilitas pun meningkat karena semua aktivitas penginputan tercatat dengan jejak digital yang jelas. Efisiensi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sangat terasa karena tidak lagi membutuhkan tenaga tambahan untuk input manual. Koordinasi antarsektor meningkat karena laporan lintas OPD bisa dilihat dalam satu platform, mendukung analisis terpadu. Pimpinan OPD pun lebih mudah memantau kinerja bawahannya karena akses data tersedia setiap saat. PANRITA telah mendorong perubahan besar dalam sistem monitoring dan evaluasi, dari yang tertinggal secara teknis menjadi unggul secara digital. Inilah model pelaporan pembangunan yang seharusnya: akurat, transparan, efisien, dan mudah diakses.
Inovasi PANRITA menjadi bukti bahwa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan bisa dimulai dari langkah sederhana namun terstruktur dan berkelanjutan. Kota Parepare melalui Bappeda telah membuktikan bahwa dengan kemauan kuat dan pemanfaatan teknologi yang tepat, birokrasi bisa menjadi lincah, efektif, dan terpercaya. PANRITA tidak hanya mempercepat alur pelaporan, tetapi juga menanamkan budaya kerja berbasis teknologi dan data di seluruh perangkat daerah. Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Habibie semakin memperkuat komitmen pemerintah kota dalam mengembangkan sistem yang terus diperbarui. PANRITA kini bukan hanya sistem, tetapi juga simbol transformasi birokrasi dan manajemen pembangunan yang modern. Kota Parepare patut berbangga karena telah menjadi pelopor tata kelola pelaporan pembangunan yang berbasis digital, terbuka, dan partisipatif. Dengan PANRITA, ke depan pembangunan Kota Parepare akan semakin terukur, berdampak, dan akuntabel. Inovasi ini menjadi inspirasi bahwa birokrasi digital adalah masa depan, dan Parepare telah lebih dulu melangkah ke arah itu.